More Info

LivE Indonesia ID

LivE Indonesia adalah media pengelolaan informasi dan pengetahuan untuk pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan secara berkelanjutan.


Kamimenampung siapa pun yang hendak berbagi informasi dan pengetahuan. Akses ini bisa dikirimkan ke redaksi LivE Knowledge di liveknowledge@hotmail.com


Kunjungi FB Page LivE di @liveknowledgeID atau jejaring Twitter di @knowledge_live
More Info

Indonesia memiliki 4 warisan alam dunia: Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Lorentz, dan Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS). THRS ditetapkan sebagai warisan dunia karena memenuhi 3 kriteria oustanding universal value (OUV) . Yakni, mewakili kelompok hutan terpenting untuk konservasi keanekaragaman hayati di hutan dataran rendah dan pegunungan, mempunyai keindahan panorama alam, dan mempunyai keanekaragaman habitat dan flora dan fauna yang sangat tinggi.

TRHS ditetapkan pada Sidang Komite Warisan Dunia ke-28, tahun 2004 di Suzhou, China. Luas TRHS adalah 2,87 juta ha, meliputi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dengan luas 1.094.692 ha yang membentang di Nanggroe Aceh Darusalam dan Sumatera Utara, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dengan luas 1.375.349 ha di Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dengan luas 365.000 ha di Bengkulu dan Lampung.

“Kita wajib untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan warisan dunia untuk kesejahteraan masyarakat. TRHS termasuk warisan dunia yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. Ini ‘PR’ kita bersama,” kata Asisten Deputi Warisan Budaya Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pamuji Lestari.

Pemberdayaan Perempuan

Dalam Managing Natural World Heritage: World Heritage Resource Manual (2012) dituliskan, visi Komite Warisan Dunia untuk implementasi konvensi pada masa depan melihat warisan dunia sebagai suatu kontributor positif untuk pembangunan berkelanjutan. “Pengelola dan pengambil keputusan seharusnya melihat Warisan Dunia dapat memberikan manfaat positif untuk penghidupan dan berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dengan menjawab dimensi-dimensi kemiskinan”.

Baca  Belajar Kearifan Melestarikan Harimau Sumatera di Desa Ladang Palembang

Ada tiga poin dimensi kemiskinan sebagaimana tertulis dalam manual tersebut. Pertama, Kesempatan, meliputi pendapatan, perumahan, pangan, alternatif penghidupan, pendidikan dan pengembangan keterampilan baru. Kedua, Pemberdayaan, meliputi mekanisme tata kelola, partisipasi masyarakat, manfaat bagi perempuan, anak dan pemuda, akses dan hak. Ketiga, Keamanan, meliputi kesehatan, kohesi sosial, tradisi budaya, pemeliharaan sumber daya alam.

Bastian dkk (2016) dalam Gender and Protected Areas : Exploring National Reporting to the Ramsar Convention and the World Heritage Convention memperlihatkan hampir seluruh laporan status konservasi Warisan Dunia sejak tahun 1982 hingga 2015 tidak menyebutkan kata kunci gender. “Dari 1.290 laporan status konservasi Warisan Dunia, hanya sembilan – kurang dari 0,7 persen – menyebutkan kata kunci, dan kesembilan laporan tersebut menyebutkan kata kunci perempuan”.

Sembilan laporan berasal dari lima negara. Lima kata kunci ditemukan dalam laporan Kongo, dua dalam laporan Nigeria dan Mali, dan dua dalam laporan Kepulauan Solomon dan Rusia. Bastian dkk memberikan tujuh poin rekomendasi untuk meningkatkan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan dalam konservasi kawasan yang dilindungi. “Perlu pemahaman yang baik mengenai bagaimana perempuan berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan yang dilindungi, dan apakah efek partisipasi tersebut terhadap implementasi kebijakan dan tujuan konservasi”.

Di samping itu, FAO dan RECOFTC (2015) juga menyatakan bahwa strategi-strategi kehutanan partisipatif (perhutanan sosial dan kemasyarakatan) dan kebijakan berkenaan dengan industri kehutanan dan perdagangan tidak mengakui tanggungjawab dan hak berbasis gender. Kebijakan-kebijakan tersebut mengasumsikan komunitas-komunitas merupakan entitas sosial yang homogen dengan prioritas dan kepentingan yang sama.

“Instruksi Presiden No 9/2000 menginstruksikan seluruh instansi pemerintah untuk mengarusutamakan gender dalam program dan kebijakan pembangunan. Kendati demikian, instruksi tersebut belum dituangkan secara spesifik dalam peraturan dan perundang-undangan terkait kehutanan, baik dalam peraturan perhutanan sosial maupun peraturan yang memberikan izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu yang mempertimbangkan gender.”

Baca  Menyelami Kopi Polikultur Suku Rejang

Sementara itu, Rights and Resources Initiative (2017) mengungkapkan, pengabaian hak legal perempuan terhadap hutan kemasyarakatan adalah suatu ketidakadilan dan suatu hambatan pembangunan yang ditanggung secara utama oleh perempuan dan keluarga mereka, dan juga masyarakat yang lebih luas, dan akhirnya, semua umat manusia. “Kemajuan dan kehidupan jangka panjang masyarakat lokal dan masyarakat adat semakin tergantung pada kapasitas perempuan untuk secara konsisten mengakses, menggunakan dan melakukan kontrol terhadap hutan-hutan kemasyarakatan.”

Perhutanan Sosial

Inisiatif perempuan untuk berpartisipasi dalam pelestarian dan pemanfaatan TNKS yang merupakan bagian dari Warisan Dunia untuk peningkatan kesejahteraan perempuan telah muncul dan dipelopori Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) “Maju Bersama” Desa Pal VIII, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kepala Balai Besar TNKS Arief Toengkagie sangat mengapresiasinya. “Tanda bagi kita bahwa ada kelompok perempuan ingin berpartisipasi secara aktif untuk melestarikan TNKS, dan saya sampaikan kepada teman-teman pengelola TNKS, harus didukung karena bagus untuk kedepannya, dan bisa menjadi pemicu untuk Indonesia,” kata Arief.

Ketua KPPL Maju Bersama Desa Pal VIII, Rita Wati yang didampingi Kepala Desa Pal VIII, Prisnawati mengajukan permohonan untuk diberdayakan melalui skema Kemitraan Kehutanan kepada Kepala Balai Besar TNKS Arief Toengkagie yang ditemani oleh Kepala Bidang 3 Wilayah Bengkulu – Sumatera Selatan Balai Besar TNKS, Iwin Kasiwan, Selasa (9/1/18) di Rejang Lebong.

Direktur Penyiapan Kawasan dan Perhutanan Sosial Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Erna Rosdiana mengapresiasi dukungan Balai Besar TNKS terhadap inisiatif KPPL Maju Bersama yang mengajukan permohonan untuk diberdayakan melalui skema Kemitraan Kehutanan. Apalagi, inisiatif tersebut telah masuk target luasan perhutanan sosial di Bengkulu 2018. Menurut Erna, dukungan Balai Besar TNKS tersebut menunjukkan tidak ada diskriminasi terhadap perempuan. “Bukti bahwa tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam perhutanan sosial,” kata Erna.

Referensi:
Situs Warisan Dunia Diupayakan Keluar dari Status Bahaya, Begini Komitmen Pemerintah
Catatan Akhir Tahun: Nasib Situs Warisan Dunia Berstatus Bahaya, Ada di Tangan Kita
Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan Ini Bertekad Selamatkan Situs Warisan Dunia
Bengkulu Optimis Capai Target Perhutanan Sosial, Seperti Apa?