Dukungan Balai Besar TNKS terhadap inisiatif Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Maju Bersama Desa Pal VIII, Rejang Lebong, Bengkulu untuk berpartisipasi dalam pelestarian dan pemanfaatan TNKS yang merupakan bagian dari warisan dunia menunjukan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam perhutanan sosial.
Read More
DPRD Rejang Lebong akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan Jaringan Perempuan Desa Sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) melalui dokumen “Meminta Pemda Rejang Lebong Melaksanakan Kewajiban Memberdayakan Perempuan Desa Sekitar TNKS”. DPRD menunggu komunikasi lanjutan Jaringan Perempuan Desa Sekitar TNKS terkait kegiatan riil yang dibutuhkan untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
Read More
Sebagai bahan untuk merancang rencana kegiatan, KPPL Maju Bersama menginventaris tumbuhan di zona pemanfaatan TNKS dan menyusun daftar prioritas tumbuhan yang ingin dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan perempuan secara berkelanjutan.
Read More
Balai Besar TNKS akan menindaklanjuti aspirasi Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Maju Bersama Desa Pal VIII untuk mendapatkan akses pemanfaatan di zona pemanfaatan TNKS. Balai Besar TNKS berharap KPPL Maju Bersama terus maju dan berkembang. Sebab, KPPL Maju Bersama telah menanamkan benih-benih pelestarian TNKS. Apalagi, TNKS ditetapkan sebagai warisan dunia (TRHS) oleh Unesco.
Read More
“Suara kami didengar, ditanggapi,” kata Rita Wati, Ketua Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan...
Read More
“Positif justru, dan saya ikuti sedari awal. Jadi, walaupun saya tidak bertemu...
Read More
Rohidin mendukung dan senang perempuan desa sekitar kawasan TNKS berinisiatif untuk mendapatkan izin (akses) dan menambah kemampuan agar bisa mengelola hutan, bisa mengambil manfaat hutan, tanpa merusak hutan.
Read More
Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat menawarkan untuk membuat kerjasama kepada Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) “Maju Bersama” Desa Pal VIII.
Read More
Para pihak mendukung inisiatif perempuan desa sekitar TNKS untuk terlibat dalam pengelolaan TNKS sebagai bagian dari upaya pelestarian TNKS dan peningkatan kesejahteraan perempuan
Read More
Perempuan desa sekitar TNKS tidak memiliki akses untuk mengelola dan memanfaatkan TNKS, termasuk akses untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan aspirasi. Padahal, hal-hal tersebut adalah bagian dari hak atas lingkungan hidup yang merupakan hak asasi manusia.
Read More
Indonesia memiliki sejarah kelam dengan harimau (Tilson and Nyhus, 2010). Dua dari tiga subspesies harimau Sunda Island di Indonesia telah dinyatakan punah. Harimau Bali dinyatakan punah pada 1930-an, dan harimau Jawa pada 1980-an (Seidensticker, 1987). Subspesies yang tersisa adalah harimau Sumatera. Hanya saja, keberadaan harimau sumatera terancam punah. Perburuan dan perdagangan illegal, konflik dengan manusia, dan kehilangan habitat merupakan ancaman utama.
Read More
Suasana di Balai Desa Pal VIII Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu seketika menjadi hening. Semua orang yang hadir dalam diskusi antara Direktur Eksekutif Non Timber Forest Product – Exchange Programme (NTFP-EP) Asia Eufemia Felisa L. Pinto, Direktur Eksekutif NTFP-EP Indonesia Jusupta Tarigan bersama perwakilan Komunitas Perempuan Penyelamat Situs Warisan Dunia (KPPSWD) dan Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Desa Pal VIII pada siang Minggu (28/5/17) itu diam tertegun.
Read More
Kabar hutan