More Info

LivE Indonesia ID

LivE Indonesia adalah rumah komunitas penyedia pengelolaan informasi dan pengetahuan untuk pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan secara berkelanjutan.


Kami juga menampung siapa pun yang hendak berbagi informasi dan pengetahuan ke ruang Live Indonesia ID. Akses ini bisa dikirimkan ke redaksi LivE Knowledge di liveknowledge@hotmail.com


Kunjungi FB Page LivE di @liveknowledgeID atau jejaring Twitter di @knowledge_live
More Info

Kawasan hutan di Provinsi Bengkulu yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial terbilang paling kecil dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Dari 4,6 juta hektare  yang dicadangkan di regional Sumatera, di Bengkulu hanya 107.254 hektare. Namun hingga 2016, baru 31.535 hektare yang mendapatkan izin atau nota kesepahaman.

LivE Knowledge – “Total luasan yang telah mendapatkan izin atau MoU hingga tahun 2016 adalah 31.535 hektar. Meliputi 8.363,16 hektar dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan, 995 hektar dalam bentuk Hutan Desa dan 22.1777 hektar dalam bentuk Hutan Tanaman Rakyat,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Agus Priambudi dalam siaran persnya, Kamis, 23 Maret 2017.

Baca  Menyelami Kopi Polikultur Suku Rejang

Agus mengemukakan hal tersebut pada Sosialisasi Perhutanan Sosial dan Rapat Pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Bengkulu, pada Kamis–Sabtu, 23–25 Maret 2017 di Kota Bengkulu.

Kegiatan ini diikuti 81 orang dari unsur pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. “PR (pekerjaan rumah) kita (Bengkulu) masih cukup besar,” tambah Agus.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

“107.254 hektar itu meliputi 63.243 hektar di Hutan Lindung, 1.856 hektar di Hutan Produksi dan 42.156 hektar di Hutan Produksi Terbatas,” tambah Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Wilayah Sumatera R. Hendratmoko.

PIAPS per kabupaten/Pokja Percepatan Perhutanan Sosial

Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno mengingatkan keberhasilan Perhutanan Sosial dipengaruhi empat aspek. Yakni, Konsistensi Pendampingan, Penegakan Hukum, Kemintraan Publik dan Swasta, dan Empat Prinsip Tata Kelola.

“Empat Prinsip Tata Kelola itu meliputi Partisipasi, Transparansi, Pertanggungjawaban kolektif dan Akuntabilitas. Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Bengkulu perlu memperhatikan empat aspek dan empat prinsip tersebut agar capaian perhutanan sosial di Provinsi Bengkulu sesuai dengan harapan,” kata Wiratno.

Baca  Mengapa Perempuan Penting Terlibat Menjaga Hutan

Struktur Pokja
Dalam rapat, semua unsur yang hadir menyetujui dan mendukung pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Provinsi Bengkulu. Pokja PPS akan ditetapkan oleh Gubernur dan bersekretariat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.

Pokja PPS Provinsi Bengkulu akan menetapkan rencana kerja dan uraian tugas selambat-lambatnya satu bulan setelah Pokja PPS Provinsi Bengkulu ditetapkan Gubernur.

Tugas Pokja PPS Provinsi Bengkulu: mensosialisasikan Perhutanan Sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait, melakukan pencermatan terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial, memfasilitasi permohonan masyarakat terkait perhutanan sosial dan memverifikasi permohonan masyarakat.

Selain itu, Pokja juga bertugas melakukan penguatan kapasitas dan kelembagaan, pengembangan usaha dan pemasaran perhutanan sosial, serta fasilitasi penanganan konflik tenurial dan hutan adat.

Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di Bengkulu, Sabtu (25/3/2017)/Dok PPS

Adapun struktur Pokja Perhutanan Sosial meliputi Pengarah (Gubernur Bengkulu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu), Ketua (Agus Priambudi/Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu), Wakil Ketua (Hery Suhartoyo ) dan Sekretaris (Hexa Prima Putra).

Selanjutnya, Bendahara 1 (Eef Kurnefa Abdiawan), Bendahara 2 (Kepala Seksi Kemitraan Lingkungan BPSKL Sumatera), Divisi Percepatan Pemberian Akses Perhutanan Sosial (Efendy Sani/Koordinator).

Lalu Divisi Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Erwin S Basrin/Koordinator), Divisi Komunikasi dan Advokasi Perhutanan Sosial (Dedek Hendry/Koordinator), Divisi Penyelesaian Konflik dan Hutan Adat (Def Tri/Koordinator).